Hawa Panas Menjelang Rekonsiliasi PSSI
Djohar Arifin Husin sebagai ketua umum yang terpilih lewat KLB PSSI 2011 di Solo mendapat mosi tidak percaya dari anggota PSSI yang mengangkat mereka. Para anggota ini kemudian mengangkat La Nyalla Mattalitti, mantan anggota Komite Eskekutif PSSI di bawah Djohar, sebagai ketua umum baru lewat KLB Ancol 2012.
Perseteruan dua kubu itu berdampak pada anjloknya prestasi timnas sepak bola. Alih-alih menorehkan prestasi tingkat dunia. Di level regional saja, timnas Indonesia kian loyo bak ayam sayur yang tak bertaji.
Namun secercah harapan muncul pasca pergantian Menteri Pemuda dan Olahraga. Roy Suryo selaku Menpora yang baru, segera berinisiatif menggelar rekonsiliasi dua kepengurusan PSSI yang tengah berkonflik.
Lewat proses rekonsiliasi yang rumit dan melibatkan banyak pihak, Djohar dan La Nyalla akhirnya sepakat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 17 Maret. Dukungan dari semua pihak mengalir, termasuk FIFA sebagai organisasi tertinggi sepak bola dunia, AFC sebagai organisasi sepak bola regional Asia, dan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Namun saat dua tokoh utama yang berkonflik dalam sepak bola nasional itu sepakat berdamai lewat KLB PSSI, ada sejumlah pihak yang terus berusaha memanaskan suasana. Terutama terkait peserta konggres, tampaknya ada yang mencoba memancing di air keruh.
Sejatinya, kedua pihak bersepakat bahwa peserta KLB dua hari lagi adalah peserta pemilik suara (voters) yang sama dengan KLB Solo 2011. Tetapi pengambilan keputusan soal voters ini sedikit rumit, terutama terkait sejumlah Pengurus PSSI Tingkat Provinsi (Pengprov) yang dibekukan dan kemudian dibentuk caretaker (pengurus sementara) untuk menggantikan pengurus asli.
Pengprov yang dibekukan ini adalah mereka yang sebelumnya mendukung Djohar namun berbalik mendukung La Nyalla. Sementara caretaker dibentuk untuk menguatkan dukungan terhadap Djohar.
Tim verifikasi voters akhirnya memutuskan bahwa voters untuk Pengprov yang bermasalah adalah pengurus asli, bukan caretaker. Nah, pada Jumat (8/3/13), sebanyak 100 voters di KLB Solo telah selesai diverifikasi dan resmi dinyatakan berhak mengikuti KLB 17 Maret nanti, di Hotel Borobudur Jakarta. Surat Keputusan ini ditandatangani ketua umum PSSI. Undangan pun telah telah disebar.
Keputusan tersebut dikuatkan pula oleh Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). Dalam putusannya, BAORI menegaskan bahwa Pengprov yang sah adalah pengurus asli.
Alhasil, di satu pihak, masalah voters sudah dianggap selesai. Hal itu ditandai dengan beredarnya surat yang ditanda tangani Ketua Umum PSSI Djohar Arifin. Isi surat yang mulai beredar Rabu (13/3/13) itu pada intinya menyatakan bahwa hak suara menjadi milik caretaker dalam KLB nanti.
Namun masih ada pihak-pihak yang membantah keputusan resmi soal voters ini. Di antaranya adalah ketua verifikasi Agus Yasmin dan anggota Komite Eksekutif PSSI Sihar Sitorus. Lewat rilis di situs resmi PSSI yang ditayangkan pada Sabtu (9/3/13), Agus menyatakan bahwa keputusan tersebut belum tuntas.
"Exco (Komite Eksekutif) baru akan menggelar rapat pekan ini terkait voter yang masih diperdebatkan. Jadi, amat disayangkan pernyataan sepihak yang berkembang di media massa sangat menyesatkan," kata Sihar mendukung pernyataan Agus.
Sihar, yang didukung sejumlah anggota Komite Eksekutif PSSI seperti wakil ketua umum Farid Rahman, anggota Bob Hippy, Tuty Dau, Widodo Santoso dan Mawardi Nurdin mengklaim telah menggelar rapat Komite Eksekutif PSSI pada 7 Maret 2013.
Yang menarik, rapat tersebut tidak dihadiri empat anggota Komite Eksekutif lain, termasuk La Nyalla, yang telah dikembalikan jabatannya. Lebih menarik lagi, notulen rapat tersebut memuat tanda tangan Djohar.
Padahal pada Rabu (13/3/13), Djohar membantah dirinya mengikuti rapat tersebut. Ia juga membantah menyetujui digelarnya rapat tersebut, termasuk keputusannya.
"Pada tanggal 7 Maret itu saya sedang di Medan karena urusan Pilkada. Dan saya tidak merasa menadatangani surat itu," kata Djohar Arifin dilansir TV One.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Hadiyandra pun menegaskan bahwa masalah voters sudah beres. “Masalah pemilik suara sudah diselesaikan di tingkat pimpinan, dalam ini ketua umum PSSI Djohar Arifin Husin,” kata Hadiyandra.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mengaku telah menerima daftar 100 voters yang diputuskan tim verifikasi dan menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah resmi. “Kalau soal verifikasi, yang jelas sudah adanya laporan resmi ke saya. Itu sudah fix dan sudah clear,” kata Roy kepada wartawan, Selasa (12/3/13).
Menurut Roy, walaupun masih ada yang mempertanyakan soal verifikasi, meskipun dia ketua tim verifikasi, harusnya masalah tersebut tidak dibawa ke luar. "Ini adalah masalah internal tim verifikasi tidak perlu diumbar keluar. Memang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat tidak semuanya menerima keputusan,” kata Menpora.
Kini, baik La Nyalla dan Djohar, keduanya sudah menyatakan komitmen damai. La Nyalla bahkan menyatakan tidak berniat merebut kursi ketua umum yang diduduki Djohar.
"Tidak ada agenda pemilihan ketua umum baru dalam KLB nanti. Saya jamin itu," kata La Nyalla, Selasa (12/3/13). "Saya akan berkoordinasi dengan pemilik suara soal hal ini. Pak Djohar harus kita selamatkan."
Menurut La Nyalla, semua pihak harus bersatu menyelamatkan sepak bola nasional. "Saya bukan mau jabatan. Tidak ada agenda selain menyelamatkan sepak bola nasional," tegasnya.
Komitmen senada juga disampaikan Djohar pada Rabu (13/3/13). "Saya sekarang hanya fokus untuk kongres demi Merah-Putih. Banyak sekali kerugian kalau kita kisruh terus," ujarnya.
Johar menegaskan, semua pihak harus sepakat menyelamatkan Indonesia dengan kongres yang akan digelar 2 hari lagi. "Kalau masalah saya tidak dipakai lagi, itu kita pikirkan setelah kongres dan saya serahkan kepada voters," tandasnya.
Demi kemajuan persepakbolaan nasional, semua pihak perlu menahan diri untuk tidak memanaskan suasana. Proses rekonsiliasi lewat KLB pada 17 Maret nanti harus menjadi momentum bagi persatuan PSSI. Cukup sudah upaya mencabik-cabik PSSI demi kepentingan segolongan orang.
Pasalnya, jika PSSI tak berhasil menyelesaikan permasalahannya sebelum 20 Maret 2013, maka hukuman akan dijatuhkan oleh FIFA. Tentu kita tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah hiruk pikuk di arena sepak bola dunia.
0 komentar:
Posting Komentar